Penguin di Antara Formulir 1770 S: Tentang Mereka Yang Berjalan Menjauh Karena Negara Sudah Pergi Lebih Dulu

Penguin di Antara Formulir 1770 S

Tentang Mereka Yang Berjalan Menjauh Karena Negara Sudah Pergi Lebih Dulu

Ngiiik-ngiiik-ngiiik-ngiiik.

Printer dot matrix di loket 2 memuntahkan kertas satu baris per detik. Suaranya seperti metronom dari neraka administratif—konsisten, lambat, dan tidak peduli bahwa saya sudah menunggu sejak pukul delapan pagi dan sekarang sudah jam setengah dua belas siang. Formulir yang keluar dari printer itu adalah fotokopi generasi entah-keberapa, dengan garis kolom yang sudah menjadi bayangan abu-abu dan tulisan "Nama Lengkap Sesuai KTP" yang melebur dengan latar belakangnya. Ada noda hitam di pojok kanan atas yang ikut terfotokopi—noda dari formulir asli yang mungkin dibuat tahun 1987, dan sejak itu hanya difotokopi, difotokopi, difotokopi.

A-73.

Saya memegang kertas kecil itu seperti memegang tiket lotre yang sudah saya tahu tidak akan menang. Layar digital di atas loket menampilkan: A-47. Tapi kemudian berubah jadi B-12. Lalu C-03. Lalu—tunggu—A-32? Saya melirik ke bapak-bapak di sebelah kiri. Dia memegang A-51. Dia datang sebelum saya. Ekspresinya sudah melampaui frustrasi—ini adalah penerimaan. Saya berbisik, "Pak, kok nomornya mundur?" Dia menjawab tanpa menoleh, suaranya datar seperti seseorang yang sudah menceritakan ini ratusan kali: "Sudah biasa, Mas. Nanti juga dipanggil." Nanti kapan? "Nanti." Dia tidak melanjutkan. Saya tidak bertanya lagi.

Saya mencoba bernapas melalui mulut, tapi tetap saja tercium—AC yang filternya terakhir diganti entah kapan, udara dingin yang mengunci bau keringat ratusan—ribuan?—orang yang pernah menunggu di kursi plastik biru yang sama, sesuatu yang samar seperti kertas lembab, dan jika saya cukup lama di sini (dan saya akan cukup lama), saya bisa mencium bau harapan yang mulai membusuk. Setiap kantor pajak di Indonesia memiliki bau yang sama. Seolah mereka semua membeli AC dari pemasok yang sama di tahun yang sama dan sepakat untuk tidak pernah merawatnya.

Lapor Pajak yang Sudah Dipotong

Hari ini, 28 Maret 2025. Tiga hari sebelum tenggat waktu pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi. Saya datang ke Kantor Pelayanan Pajak karena sistem DJP Online mogok sejak kemarin malam—terlalu banyak orang yang baru ingat bahwa mereka harus lapor. Situsnya muter terus, lalu muncul pesan galat yang tidak menjelaskan apa-apa: "Sistem sedang dalam pemeliharaan. Silakan coba beberapa saat lagi." Beberapa saat sudah jadi empat belas jam.

Jadi saya datang. Ke kantor fisik. Dengan formulir fisik. Di tahun 2025.

Saya membawa: KTP, NPWP yang sekarang sudah jadi NIK tapi saya tidak yakin apakah sistemnya sudah diperbarui, Formulir 1721 A1 dari kantor sebagai bukti potong pajak yang sudah dipotong perusahaan saya setiap bulan, cetakan rekening koran untuk bukti penghasilan tambahan dari kerja sampingan, dan—ini yang membuat saya paling kesal—formulir laporan SPT yang saya isi sendiri untuk melaporkan pajak yang sudah dipotong dari gaji saya setiap bulan.

Inilah yang tidak pernah masuk akal: saya sudah bayar pajak. Setiap bulan. Otomatis. Dipotong langsung dari gaji saya oleh perusahaan dan disetor ke negara. Tapi sekarang saya—yang pajaknya sudah diambil—harus datang ke kantor ini, menunggu di kursi yang retak, mendengar printer yang berbunyi seperti lagu pengantar tidur untuk orang insomnia, dan melaporkan ke negara bahwa negara sudah mengambil uang saya.

Logikanya harusnya: mereka yang ambil uang, mereka yang lapor ke saya. "Terima kasih sudah bayar pajak lima belas juta tahun ini, ini laporan kami bagaimana uangnya digunakan." Tapi ini Indonesia. Logika di sini mengikuti gravitasi yang berbeda.

Dan jika saya tidak lapor? Denda seratus ribu rupiah. Jika tetap tidak lapor? Pemeriksaan pajak. Jika tetap mengabaikan? Rekening diblokir. Seperti yang terjadi pada banyak pengusaha kecil yang tiba-tiba rekeningnya beku karena tagihan pajak yang mereka tidak mengerti dari mana asalnya. Sistem ini tidak perlu menjelaskan. Anda yang harus mengerti. Dan jika tidak mengerti, itu salah Anda.

Ngiiik-ngiiik-ngiiik-ngiiik. Printer masih berbunyi. Nomor masih A-47. Atau B-12. Saya tidak yakin lagi.

Penguin yang Berjalan ke Pegunungan

Di ponsel, untuk mengisi waktu tunggu yang tidak jelas berapa lama, saya membuka media sosial. Algoritma memberi saya video seekor penguin Adélie yang berjalan menjauh dari koloninya di Antartika. Menuju pegunungan. Menuju kematian yang pasti—tujuh puluh kilometer dari makanan, dari air, dari kehidupan.

Narasi berbunyi di latar belakang, filosofis dan gelap, dalam bahasa Inggris dengan aksen Jerman yang kental. Musik organ gereja—versi "L'Amour Toujours"—membuat momen itu terasa seperti prosesi pemakaman. Penguin itu berhenti sejenak, menoleh ke belakang satu kali terakhir ke koloninya, lalu melanjutkan berjalan dengan tenang.

Keterangan video: "Aku memilih keluar."

Komentar-komentarnya:
"Ini aku banget."
"Pergi dari semuanya."
"Penguin nihilis adalah kita semua."
"Aku paham dia."

Saya menatap penguin itu. Lalu menatap nomor antrian saya. A-73. Layar masih A-47. Atau C-03. Atau...

Saya mengerti penguin itu.

Bukan karena saya ingin mati. Tapi karena saya mengerti dorongan untuk berjalan menjauh dari sistem yang tidak masuk akal. Dari ruang tunggu yang tidak pernah sampai ke nomor saya. Dari formulir yang selalu kurang satu lampiran yang tidak pernah ada definisinya. Dari negara yang mengambil uang saya tapi saya yang harus lapor bahwa mereka sudah mengambilnya.

Video itu viral karena jutaan orang melihat diri mereka dalam seekor burung yang tersesat. Tapi proyeksi itu keliru. Atau tepatnya, tidak lengkap.

Karena di Indonesia, penguin bukan metafora. Penguin adalah angka.

Penguin yang Nyata: WNI di Kamboja

Tiga ribu tujuh ratus tiga Warga Negara Indonesia yang sejak 2020 hingga Maret 2024 dicatat Kementerian Luar Negeri sebagai korban perdagangan orang yang diberangkatkan ke Kamboja, Myanmar, Laos, Thailand, dengan janji pekerjaan admin bergaji tujuh belas hingga delapan belas juta rupiah per bulan. Seribu sembilan ratus empat belas di antaranya ada di Kamboja. Paling banyak.

Mereka bukan berjalan ke pegunungan. Mereka berjalan ke pabrik penipuan—gedung-gedung berjeruji di Phnom Penh, Sihanoukville, Myawaddy—tempat mereka dipaksa dua belas jam sehari menipu orang Indonesia lain lewat penipuan cinta, investasi bodong, mata uang kripto palsu. Jika tidak mencapai target penipuan? Kekerasan fisik. Dipukuli. Disiksa. Dan dalam beberapa kasus yang lebih gelap—yang tidak banyak dilaporkan tapi bisikan-bisikannya ada di mana-mana—organ mereka dijual.

Ilham Fajrian dari Jakarta. Agustus 2024. Diiming-imingi jadi pelayan administrasi restoran Thailand. Berakhir dipaksa jadi penipu di Myawaddy, Myanmar. Perjalanannya: disembunyikan di kandang sapi, menyeberangi sungai dengan penjaga bersenjata, tiba di kompleks yang lebih mirip penjara daripada kantor.

Seorang warga negara Indonesia dari Blitar. Ditawari kerja admin, berakhir sebagai penipu. Ini kedua kalinya dia tertipu kerja di luar negeri. Yang pertama di Malaysia, dijanjikan admin, berakhir jadi kuli bangunan. Yang kedua ini di Kamboja. Dia pergi lagi. Karena di Indonesia, tidak ada yang berubah.

Sembilan orang yang berhasil kabur dari tempat kerja mereka di Kamboja, Desember 2024. Kata pejabat Kementerian Luar Negeri: "Mereka kabur karena kekerasan fisik dan psikologis yang terus-menerus."

Dan di balik tiga ribu tujuh ratus tiga yang sudah dipulangkan, ada perkiraan enam ratus orang lainnya yang masih terjebak di sana. Data mereka sedang dikumpulkan. Untuk apa? Untuk "ditindaklanjuti." Kata yang sama yang digunakan untuk laporan pajak saya. Untuk formulir A-73 yang masih menunggu. Untuk semua hal yang tidak akan pernah selesai.

Tapi bukan ini yang paling mengerikan.

Yang paling mengerikan adalah bukan bahwa mereka pergi. Tapi mengapa mereka pergi.

Mengapa Mereka Memilih Pegunungan

Mereka pergi karena di Indonesia, upah minimum Jakarta 2025 adalah lima koma tiga juta rupiah. Gaji yang dijanjikan penipu Kamboja adalah tujuh belas juta. Lowongan kerja resmi butuh: ijazah sarjana, pengalaman dua tahun, bahasa Inggris lancar, siap lembur tanpa dibayar. Lowongan penipu: "Bisa pakai komputer? Berangkat besok."

Proses melamar kerja resmi: kirim CV, surat lamaran, tes psikotes, wawancara tiga tahap, tunggu dua bulan, ditolak tanpa alasan. Proses penipu: obrolan singkat, panggilan video lima belas menit, "Oke, kamu diterima."

Mereka memilih Kamboja bukan karena mereka bodoh. Mereka memilih Kamboja karena Indonesia sudah memilih mereka untuk tidak punya pilihan.

Ini bukan penguin yang tersesat. Ini penguin yang tahu persis pegunungan itu akan membunuhnya, tapi koloni sudah tidak punya makanan untuknya, jadi apa bedanya?

A-74. Layar akhirnya memanggil nomor setelah A-73. Saya sudah tidak di sini. Saya sudah pergi ke kamar kecil dua puluh menit lalu karena AC yang terlalu dingin tapi keringat yang terlalu banyak menciptakan sensasi aneh di tubuh—dingin tapi lengket. Nomor saya terlewat.

Saya harus ambil nomor baru. A-131.

Ngiiik-ngiiik-ngiiik-ngiiik. Printer masih berbunyi. Untuk orang lain. Untuk A-75 yang mungkin juga sudah tidak di sini. Untuk siklus yang tidak pernah berhenti.

Dua Jenis Pegunungan

Saya kembali ke kursi plastik biru. Retak tepat di bawah paha kanan. Semua kursi retaknya di tempat yang sama—seolah mereka dirancang untuk membuat orang tidak bisa duduk dengan nyaman terlalu lama, tapi juga tidak cukup rusak untuk diganti. Ini bukan kelalaian. Ini presisi.

Ada dua jenis pegunungan di negara ini.

Pegunungan pertama: pegunungan administratif. Berhenti mengurus KTP yang hilang. Biarkan BPJS mati. Tidak perpanjang SIM. Tidak lapor SPT. Keluar perlahan-lahan, satu dokumen pada satu waktu, sampai secara administratif tidak lagi ada. Hantu di negara sendiri.

Pegunungan kedua: pegunungan fisik. Beli tiket satu arah ke Bangkok. Percaya iklan "admin, gaji seribu dolar, tidak perlu pengalaman." Diseberangkan ke Kamboja lewat jalur tikus. Tiba di gedung berjeruji. Dipaksa menipu. Jika gagal: dipukul, disiksa, atau lebih buruk.

Pertanyaannya bukan "mengapa mereka memilih pegunungan." Pertanyaannya: "Pegunungan mana yang lebih mungkin membunuh lebih cepat?"

Sistem yang Dirancang untuk Mengikis

Sistem pajak ini—dan banyak sistem lain di negara ini—tidak dirancang untuk melayani. Sistem ini dirancang untuk mengikis. Untuk membuat lelah. Untuk membuat menyerah. Petugas tidak perlu menolak permohonan saya. Mereka cukup membuat saya berhenti mencoba.

Formulir yang selalu kurang satu lampiran yang tidak pernah disebutkan di awal. Situs yang mogok saat paling dibutuhkan. Petugas yang bilang "Bapak salah baca" padahal instruksinya memang tidak jelas—atau lebih sering, bertentangan satu sama lain. Nomor antrian yang bergerak mundur. Ruang tunggu tanpa akhir.

Bahasa yang digunakan juga dirancang untuk membingungkan. "Self-assessment system" artinya: saya yang hitung, saya yang bayar, saya yang lapor, tapi kalau salah saya yang kena denda. "Untuk kepentingan bersama" artinya: untuk kepentingan yang tidak pernah jelas siapa. "Sedang dalam pemeliharaan" artinya: mogok karena infrastruktur tidak siap tapi tenggat waktu tetap jalan. "Silakan datang besok" artinya: besok akan bilang hal yang sama.

Untuk lapor SPT daring, saya butuh EFIN. Untuk dapat EFIN, saya harus kirim surel ke kantor pajak dengan lampiran KTP dan NPWP. Surel harus satu permohonan satu surel. Balasannya? "Tiga sampai lima hari kerja." Tenggat waktu? Tiga hari lagi. Solusi? Datang ke kantor. Ambil nomor antrian. A-73. Atau sekarang A-131.

Ini kafkaesque bukan karena absurd. Tapi karena absurditas ini dijelaskan dengan sangat jelas, sangat teratur, sangat prosedural, sehingga terasa seperti kewajaran. Dan saat sudah terasa wajar, sudah tidak ada yang memprotes lagi.

Antara Koloni dan Pegunungan

Saya duduk di kursi yang retak. Nomor saya A-131. Layar menampilkan A-78. Atau B-15. Saya tidak yakin lagi. Jam di dinding berdetak—tik tok tik tok—tapi jarum menitnya tidak bergerak. Atau bergerak sangat lambat sehingga mata saya tidak bisa menangkap.

Saya memikirkan penguin di Antartika. Saya memikirkan tiga ribu tujuh ratus tiga anak muda Indonesia di Kamboja. Saya memikirkan formulir 1770 S di tangan saya yang harus saya isi untuk melaporkan uang yang sudah diambil dari saya.

Apa bedanya, sebenarnya, antara penguin yang berjalan ke pegunungan Antartika dengan anak muda yang percaya iklan "admin gaji tujuh belas juta" di Kamboja?

Keduanya tahu—atau seharusnya tahu—bahwa ini berbahaya. Tapi keduanya juga tahu bahwa tinggal di koloni tidak menjanjikan apa-apa. Koloni tidak peduli apakah mereka hidup atau mati, selama mereka tidak mengganggu ritme. Selama mereka tetap ambil nomor antrian. Selama mereka tetap lapor pajak yang sudah dipotong. Selama mereka tetap diam di kursi yang retak dan menunggu giliran yang mungkin tidak akan pernah datang.

Penguin di Antartika mungkin tersesat. Tapi penguin di Indonesia? Mereka tidak tersesat. Mereka pergi karena negara sudah pergi lebih dulu.

Negara yang mengambil pajak saya tapi saya yang harus lapor. Negara yang sistemnya mogok tapi tenggat waktu tetap jalan. Negara yang upah minimumnya lima juta tapi biaya hidup delapan juta. Negara yang bilang "cari kerja yang benar" tapi lowongan "yang benar" butuh pengalaman lima tahun untuk posisi pemula dengan gaji di bawah standar.

Jadi mereka pergi. Ke pegunungan yang setidaknya punya janji, meskipun janji itu bohong. Karena bohong yang konkret terasa lebih jujur daripada kebenaran yang tidak pernah terwujud.

Penutup: Penguin-Penguin yang Terus Berjalan

A-131. Layar akhirnya memanggil nomor saya. Jam 14.35. Saya sudah di sini enam jam tiga puluh lima menit.

Saya maju ke loket. Menyerahkan formulir. Petugas melihatnya sepuluh detik. "Pak, ini formulir yang lama. Sekarang pakai yang baru."

Yang baru seperti apa, Bu?

"Yang di situs."

Situsnya mogok, Bu.

"Oh ya, sistemnya memang lagi galat. Bapak bisa datang besok."

Tenggat waktu tiga hari lagi, Bu.

"Ya sudah, Bapak usahakan saja."

Ngiiik-ngiiik-ngiiik-ngiiik. Printer di loket 2 masih berbunyi. Untuk orang lain. Untuk A-132. Untuk perulangan yang tidak pernah berhenti.

Saya keluar dari kantor pajak. Udara luar terasa seperti ditampar setelah enam jam dalam AC yang baunya seperti pengap dan harapan yang membusuk. Saya ambil ponsel. Video penguin itu masih di beranda saya. Masih viral. Masih dikomentar ribuan orang yang bilang "ini aku."

Saya tidak tahu apakah penguin di Antartika itu mulia atau putus asa. Saya tidak tahu apakah tiga ribu tujuh ratus tiga anak muda di Kamboja itu korban atau pengambil risiko yang putus asa.

Yang saya tahu: di Indonesia, kita semua adalah penguin itu.

Pertanyaannya bukan apakah kita akan berjalan ke pegunungan. Pertanyaannya adalah: pegunungan mana? Dan siapa yang bertanggung jawab bahwa pegunungan itu adalah satu-satunya pilihan yang tersisa?

Besok saya akan datang lagi. Akan ambil nomor antrian baru. Mungkin A-37. Mungkin B-18. Mungkin akan menunggu enam jam lagi. Mungkin formulirnya akan berubah lagi. Mungkin sistemnya masih mogok. Mungkin tenggat waktunya akan diperpanjang di detik-detik terakhir seperti tahun-tahun sebelumnya, dan semua penantian ini akan terasa sia-sia.

Atau mungkin tidak. Mungkin tahun ini mereka akan konsisten. Konsisten dalam ketidakjelasan. Konsisten dalam membuat lelah.

Di ponsel saya, video penguin itu masih di-putar ulang otomatis. Berjalan. Berjalan. Berjalan. Musik organ gereja mengiringi setiap langkahnya menuju pegunungan yang akan membunuhnya.

Dan saya mengerti kenapa video itu viral.

Bukan karena kita ingin mati.

Tapi karena kadang, mati terasa lebih jelas daripada hidup di sistem yang dirancang untuk membuat kita menghilang perlahan-lahan—satu formulir, satu nomor antrian, satu "silakan datang besok" pada satu waktu.

Ngiiik-ngiiik-ngiiik-ngiiik.

Suara itu masih terngiang di kepala saya bahkan setelah saya sudah jauh dari kantor. Atau mungkin itu bukan suara printer. Mungkin itu suara langkah kita semua—langkah penguin-penguin yang berjalan entah ke mana, karena di mana pun sama saja.

Yang penting: terus berjalan.

Karena berhenti berarti tenggelam. Dan tenggelam di koloni atau tenggelam di pegunungan—pada akhirnya, kita semua tenggelam di tempat yang sama.

Di negara yang sudah lupa bagaimana cara melihat kita sebagai manusia, dan hanya melihat kita sebagai nomor antrian yang harus dipanggil—suatu hari nanti, mungkin.